Pemkab Tanbu Gelar Rakor KLA Per Klaster 2025: Hak Anak Jadi Prioritas Utama

tanbuinformasi

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rapat Koordinasi Kabupaten Layak Anak (KLA) per klaster, Selasa (20/5/2025). Kegiatan berlangsung di Gedung Sekretariat PKK, Kapet, Kecamatan Simpang Empat.

Rakor ini dilaksanakan untuk meninjau hasil verifikasi administrasi KLA Tahun 2024 sekaligus merumuskan strategi menjelang Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) yang dijadwalkan pada 5 Juni 2025.

Sekretaris DP3AP2KB Tanbu, Kartini, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak di Tanah Bumbu.

“Reviu hasil verifikasi administrasi hari ini merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana koordinasi lintas sektor berjalan. Ini juga menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan sebelum menghadapi VLH dari tim pusat,” jelas Kartini.

Ia menegaskan bahwa pembangunan KLA bukan sekadar untuk meraih penghargaan, melainkan wujud komitmen daerah dalam menempatkan hak anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan.

“KLA adalah sistem pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan. Kita harus terus meningkatkan kualitas di setiap klaster, agar Tanah Bumbu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan layak bagi anak-anak kita,” imbuhnya.

Menuju Predikat Nindya

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AP2KB, Nur Liana, dalam laporannya memaparkan hasil Evaluasi KLA Tahun 2024 oleh Tim Verifikasi Provinsi Kalimantan Selatan. Hasilnya menunjukkan kemajuan yang signifikan:

  • Nilai Evaluasi Mandiri: 961,86
  • Nilai Verifikasi Administrasi: 800,38
  • Predikat Sementara: Nindya

Meski demikian, beberapa aspek masih memerlukan penguatan, seperti dokumentasi kegiatan per klaster, konsistensi pelaporan, pelibatan aktif Forum Anak, serta pemutakhiran data berbasis output.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten Tanah Bumbu, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai klaster, lembaga masyarakat, dunia usaha, komunitas pendukung KLA, dan Forum Anak Daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap terciptanya sinergi yang lebih solid antar pemangku kepentingan dalam menyusun rencana tindak lanjut konkret menjelang VLH, serta mempercepat terwujudnya predikat Kabupaten Layak Anak Nindya pada tahun 2025.

Share This Article
Leave a Comment