Workshop Budaya Anti Korupsi Digelar Pemkab Tanah Bumbu

tanbuinformasi

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menyelenggarakan workshop bertajuk “Implementasi Konsolidasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa”, Rabu (22/1/2025).

Acara ini bertujuan memperkuat sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, serta akuntabel di Tanah Bumbu.

Bupati Tanah Bumbu, Abah Zairullah Azhar, secara resmi membuka workshop tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa, selain mematuhi prosedur yang berlaku.

“Workshop ini sangat relevan untuk mendukung pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga pemahaman, kapasitas, dan komitmen dalam pencegahan korupsi semakin meningkat,” ujar Bupati Zairullah.

Sementara itu, Inspektur Tanah Bumbu, Yulian Herawati, menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan:

  1. Meningkatkan pemahaman peserta terkait pentingnya budaya anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
  2. Memberikan strategi praktis untuk mencegah korupsi di setiap tahap pengadaan.
  3. Memperkuat kerjasama antara eksekutif dan legislatif demi terciptanya proses pengadaan yang bersih dan sesuai regulasi.

Narasumber Ahli

Beberapa narasumber memberikan materi dalam workshop ini, antara lain:

  • Mina Ayu Roswyda (Fasilitator PBJ dan Arbiter Kontrak PBJ) menyampaikan materi tentang Implementasi Konsolidasi PBJ pada Pemerintah Daerah.
  • Saepuloh (Kepala Sub Auditorat Kalsel II BPK RI Perwakilan Kalsel) membahas upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan PBJ.
  • Sukartono (Kasubag Pelaksanaan PBJ Biro Administrasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah) menyampaikan materi terkait Clearing House.

Peserta dan Kehadiran

Workshop ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tanbu, Anggota DPRD Tanbu, Sekda, staf ahli, kepala OPD, camat, serta sejumlah stakeholder terkait. Jumlah peserta mencakup unsur legislatif dan eksekutif, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa yang bebas dari korupsi.

Acara ini menjadi langkah strategis untuk mendukung visi bersama, yakni Tanah Bumbu yang Maju, Mandiri, Religius, dan Demokratis.

Editor : Uduy

Share This Article
Leave a Comment