BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, Tanah Bumbu berhasil meraih penghargaan sebagai terbaik ketiga tingkat keselarasan tertinggi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota terhadap RPJPD Provinsi dan Nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, didampingi Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dan Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman, dalam rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 untuk penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Rencana 2026. Kegiatan ini berlangsung di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, pada Kamis (24/04/2025).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, turut hadir dalam Musrenbang yang mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional.”
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin mengapresiasi sinergi antar pemerintah daerah yang telah berjalan baik. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bekerja sama dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang saling mendukung demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
“Selamat kepada Bupati Tabalong, Bupati HSU, dan Bupati Tanah Bumbu atas raihan penghargaan ini. Semoga menjadi motivasi kita semua untuk terus memperbaiki dan menyelaraskan pembangunan daerah,” ujar Gubernur Muhidin.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga mengapresiasi kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan yang dinilai telah memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ia berharap capaian ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
Acara Musrenbang ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari pejabat tinggi daerah, anggota legislatif pusat dan daerah, kepala perangkat daerah, hingga perwakilan dari lembaga swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
Dengan penghargaan ini, Tanah Bumbu semakin mengukuhkan komitmennya dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah provinsi dan nasional, demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.